“Walaupun dalam konstalasi
politik internasional yang tak menentu, gencar pembangunan Rezim Jokowi-JK
tetap eksis di kanca ekonomi global. Terbukti banyaknya lingkaran2 setan yg
dimasuki pemerintah (indonesia), mulai dari hubungan bilateral sampai pada
multilateral. Di kota Parepare khususnya, beberapa turunannya ialah pembangunan
KIPAS (Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya)--Kelompok pasar AJATAPPARENG,
KAPET (Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu), Tata Ulang Kota, pelabuhan
Internasional, Reklamasi pesisir Cempa'e, fly over, rel kereta Api--trans
Sulawesi, dll.
Pada akhirnya, pembangunan
(pengembangan Industri dan faktor pendukungnya) di dalam sistem ekonomi global
(neoliberalisme), tidak akan pernah bervisi kerakyatan. Pembangunanya tdk akan
pernah berpihak atau ditujukan pada masyarakat yg ber-ekonomi menengah kebawa.”
Dihari
yang sama Salah seorang Senior di Kampus membalas status update tersebut,
bangga rasanya sebagai seseorang yang mengagumi beliau akhirnya dapat
berdiskusi walaupun hanya di sosial media. Seperti ini komentar/sanggahan
terakhirnya :
“Saya pikir
pemerintah lebih paham tentang ruang2 produkttof teruntuk kawasan industri dan
perdagangan. Pemukiman2 penduduk tidak serta merta mendapat penggusuran, selalu
ada norma yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Jangan berpikir hitam putih
dulu. Suprastruktur dan infrastruktur berpusat di Pulau Jawa. Sekitar 60%
penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk no. 5 di dunia
dan memiliki banyak pulau tidak semestinya kepadatan itu bertumpuk disatu titik
saja. Karena kurang pemerataan pembangunan di daerah, maka hal itu memicu
terjadinya pembludakan penduduk di Pulau Jawa. Dengan sistem desentralisasi dan
otonomi daerah, maka pemerintah di daerah2 harus menggalakkan pembangunan, agar
terciptanya stabilitas di beberapa sektor. Pembangunan2 yang terlaksana di
daerah memungkinkan pemerataan dan daya tarik sendiri agar terjadinya
keseimbangan dalam hal kependudukan. Misalnya di parepare, dengan berdirinya
kawasan industri dan perdagangan bisa mendorong pendewasaan sektor2 yang lain.
Beberapa investor akan masuk dan membawa lapangan kerja bagi masyarakat. Juga
apa yang terjadi di kec. Suppa, Kab. Pinrang, munculnya perusahaan milik asing
juga memberikan konstribusi positif dengan posisi tawar yang lebih
menguntungkan untuk penduduk di sana. Nah ada banyak nilai yang bisa
ditawarkan. Tetapi ada juga pendirian kawasan industri yang membahayakan, jika
sudah menyentuh habitat dan ekosistem lingkungan, seperti hancurnya lahan-lahan
manggrove yang pada dasarnya akan berakibat buruk pada lingkungan dan bumi.
Selang
beberapa menit saya mencoba membalas komentar tersebut. Pertama, yang saya terangkan sebelumnya hanya menjadi dampak-dampak
yang sering terjadi, bukan hanya soal dampak lingkungan, tapi saya terangkan
juga bagaimana kemudian buruh-buruh atau pekerjanya, apakah akan dipekerjakan
secara layak ? apakah hak normatifnya (diatur dalam UUK Th. 2003) akan
diberikan ? itu hanya menjadi contoh hal-hal yang sering kali terjadi sebagai
buah dari sebuah rentetan proses revolusi industri abad 21.
Kedua, harus di ketahui sebelumnya bahwa semenjak
runtuhnya komune paris (1871),
ekonomi global telah ter-upgrade. Liberalism yang telah cacat pengembangannya
berganti menjadi ekonomi global yang lebih massif dan tetap membawa semangat
eksploitatif.
Jatuhnya
rezim Orde Lama-atas sebuah peristiwa pemberangusan kaum (Genosida)-yang
kemudian menghantarkan Soeharto beserta rezim orde barunya sebagai “the only
Hero”. Semangat penghisapan orde baru ternyata berjalan searah dengan semangat
eksploitasi kelompok imperium-yang pada waktu itu di intervensi oleh AS cs.
Memanfaatkan
kapitalisme cangkokan sisa kolonial
belanda, orde baru melanjutkannya dengan “jidat yang telah ber-stempel-kan
Neoliberalisme”. Gencar semangat pembangunan pun dilakukan, legalitas
pembangunan pun dicipta hingga membuat Undang-undang bak semacam catatan
anggaran atau investasi yang masuk, orde baru pun kian eksis di kancah
perekonomian global, lalu lalang dari lingkaran satu ke lingkaran yang lain. bahkan
tak heran jika masa depan tanah air dijadikan jaminan hutang.
![]() |
| Gambar Oleh Arsain |
Konstalasi
politik yang tak menentu inilah yang kemudian memaksa Indonesia menjadi Negara
yang “oportunis”, ia tak memihak AS cs, dan ia juga tak berkongkalikong dengan
Rusia Dkk. Akhirnya apa, mega proyek hasil perselingkuhan di meja WTO (World
Trade Organization) pun tak berjalan. Itulah yang mengakibatkan berubahnya visi
pembangunan MP3EI yang dirangkaikan dengan rilisnya pengembangan Ekonomi
Jokowi-JK Jilid I, II, III, IV, dan seterusnya. Konstalasi politik yang tak
menentu ini juga memaksa Rezim Jokowi-JK kembali “memadu kasih” di berbagai
lingkaran setan, entah itu dengan hubungan bilateral atau pun multilateral.
Tersendaknya
KIPAS tak hanya dipengaruhi oleh pembebasan lahan yang tak kunjung usai
dilakukan Pemkot Parepare, tapi juga karena cacatnya MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN) yang memang terlahir premature
oleh ibu tiri GATS-WTO.
Setelah
KIPAS, kini muncul KAPET (Kawasan Pembangunan Ekonomi terpadu) buah hasil dari
perselingkuhan hubungan bilateral Indonesia, Brunei, Malaysia, dll. Sudah
menjadi rahasia umum bahwa pembangunan kawasan industri harus juga didukung
oleh pembangunan infrastruktur, seperti rel kereta api, pelabuhan
internasional, dll. Selain itu, daerah-daerah “dengan otoritasnya” dipaksa
dewasa mengkonsolidasikan pasarnya, itulah mengapa kelompok-kelompok pasar di berbagai
daerah pun mulai muncul (Contoh ; BOSOWA, MAMMINASATA, AJATAPPARENG, dll.)
Sungguh
sangat disayangkan jika seorang seperti Kak Marmoet tidak mampu memberikan analisa
kritis yang menekankan keberpihakan klasnya. Padahal pikirku, PMII sebagai
pelopor gerakan di lingkungan mahasiswa mempunyai posisi tawar yang mampu
membangun kapasitas intelektual individu-individu yang ada di dalamnya, sangat
disayangkan juga ketika pelopor gerakan sekaliber PMII tidak mampu menunjukkan
keluasan cakrawala pengetahuannya dalam membedah konstalasi politik hari ini.
Sekali
lagi tentang ekonomi global hari ini, saya berani menegaskan bahwa semangat
pembangunan Rezim Jokowi-JK hari ini tidaklah didorong atas keinginannya
melakukan pemerataan pembangunan atau karena “disentralisasi” yang diungkap Kanda
Marmoet sebelumnya. Daerah (salah satunya Parepare) hanya menjadi “kelinci
percobaan” atas eksperimen ekonomi global yang tengah dilanda krisis.
Cat: Tulisan ini merupakan tulisan lama,
yang merupakan respon penulis terhadap komentar panjang di kolom komentar status
up date di laman facebook penulis (beberapa tahun lalu). Tulisan ini di publish
kembali di Blog pribadi penulis, yang bertujuan hanya untuk menjadi bacaan bagi
yang sempat menemukannya di Internet, dan tentunya juga sebagai pengarsipan
pribadi. Penulis tidak merubah satu kata pun dalam tulisan ini.
AR. Sain

Tidak ada komentar:
Posting Komentar